Harga Gas untuk Pupuk Tak Bisa Ditentukan oleh Pasar

Jakarta, Kompas - Harga gas untuk pabrik pupuk tidak dapat dilepas ke mekanisme pasar, tetapi harus dikontrol oleh pemerintah. Tujuannya agar gas nasional dapat bermanfaat optimal bagi rakyat dan sekaligus bisa dicapai ketahanan pangan di Indonesia. Demikian diutarakan pengamat minyak Kurtubi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/8).

Menurut Kurtubi, kontrol pemerintah bisa melalui pemberian subsidi, jika ternyata harga gas terlalu tinggi. Namun, menurut dia, harga gas untuk pabrik pupuk tetap harus mampu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Untuk mengimbangi biaya produksi tanpa keuntungan saja, harga gas, menurut Kurtubi, bisa dijual 1 dollar AS per juta metrik british thermal unit (million metric british thermal unit/MMBTU) di kepala sumur (well head).

Meskipun untuk ladang gas yang memiliki sedikit cadangan, biaya produksi bisa melebihi 2 dollar AS per MMBTU. Sementara untuk konsumen petrokimia dan listrik, bisa mengacu kepada perundingan yang melibatkan konsumen, produsen, dan pemerintah. Jadi, hanya pabrik pupuk yang total konsumsinya hanya 7 persen dari total pemakaian dalam negeri, yang memerlukan harga gas 1 dollar AS. Sebenarnya, pemerintah sudah berencana mematok harga gas untuk pabrik pupuk menjadi 1,5 dollar AS per MMBTU, meski harus mengorbankan pendapatan 30 juta dollar AS dari penjualan gas. Namun, produsen pupuk nasional meminta harga bisa di bawah 1 dollar AS per MMBTU, seperti yang berlaku di banyak negara.

Sementara produsen menganggap, biaya produksi gas alam di Indonesia relatif tinggi karena pengaruh kondisi lapangan. Akibatnya, mustahil keinginan produsen pupuk, agar harga gas di bawah 1 dollar AS per MMBTU, bisa dipenuhi.

Ketahanan pangan Kurtubi juga mengatakan, konsumen pabrik pupuk, memang berbeda dengan perusahaan petrokimia lainnya atau perusahaan listrik. Alasannya, pabrik pupuk berhubungan dengan upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. "Produksi beras harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah karena rakyat Indonesia belum bisa lepas dari beras. Makanya, pupuk harus cukup untuk petani agar bisa memproduksi beras," ujar Kurtubi.

Pada sisi lain, Indonesia memiliki cadangan gas yang luar biasa sehingga hanya dibutuhkan pengaturan pemanfaatan gas agar gas bermanfaat bagi petani. Kecuali, gas untuk tujuan ekspor yang harganya bisa diusahakan setinggi mungkin. Selain itu, diperlukan pemetaan dari sisi suplai dan permintaan untuk pasokan gas di Indonesia. Harus didata berapa potensi gas di setiap daerah, dan berapa kebutuhan konsumen untuk masing-masing daerah. Data tersebut, harus dibuat selengkap mungkin untuk kebutuhan jangka panjang, sekitar 20-30 tahun mendatang. Khusus untuk pupuk, bila perlu dilindungi undang-undang agar jaminan pasokan tidak dikalahkan oleh ekspor. (BOY)