20 Kontrak Jual-Beli Gas

JAKARTA, SuaraPembaruan - Sekitar pertengahan Juli, pemerintah bakal menandatangani sekitar 20 kontrak jual beli gas, baik dengan pembeli dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah penandatanganan Head of Agreement (HoA) penjualan gas dari lapangan gas yang dikelola ConocoPhillips ke Singapura.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Migas, Kardaya Warnika, yang ditemui Pembaruan di ruang kerjanya, akhir pekan lalu mengatakan, penandatanganan akan dilakukan di hadapan Presiden, di Bali, pada 19 Juli 2003. "Sekarang, kami sedang melakukan berbagai persiapan. Mudah-mudahan 20 kontrak penjualan gas yang kami siapkan bisa ditandatangani semua," katanya.

Sebagian besar kontrak penjualan gas akan dilakukan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, beberapa kontrak hanya merupakan amendemen dari kontrak yang ada. Misalnya, amendemen penjualan gas dari ladang gas milik Codeco dengan PLTGU Gresik di Jatim. Amendemen dilakukan karena ada penambahan volume yang bakal dipasok Conoco. Amendemen juga dilakukan atas kontrak BP Kangean dan PLN di Jatim karena pasokan gas dari ladang tersebut mulai menurun.

Kontrak penjualan gas dar Energy Equity ke PLTG Sengkang juga diamendemen sebagai syarat yang diajukan perusahaan listrik swasta pengelola pembangkit tersebut ketika pemerintah menegosiasikan harga jual listrik yang dihasilkan.

Sementara kontrak penjualan yang sama sekali baru antara lain akan ditandatangani oleh Santoz dengan PLTGU Grati di Jatim, kemudian Exspan Nusantara dengan PLTG Kaji di Musi, Banyuasin, Amarada Hess dengan PLN Jatim, serta beberapa kontrak penjualan gas dengan industri pupuk. Misalnya dengan PT Pupuk Iskandar Muda II, PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), kontrak perpanjangan penjualan dengan PT Pupuk Kalimantan Timur, serta dengan PT Pupuk Kimia Gresik.

Dari semua kontrak itu, penjualan gas yang memiliki nilai strategis adalah penandatangan HoA antara ConocoPhillips yang menggandeng Pertamina dengan sebuah perusahaan pembangkit di Singapura, Island Power Pte Ltd. Kontrak penjualan yang akan direalisasi tahun 2006 ini bakal berlangsung selama 15 tahun.

Pada awalnya, kata Kardaya, volume gas yang bakal dipasok mencapai 110 mille mille standard cubic feet per day (MMSCFD). "Tapi pada tahun kelima, kedua belah pihak akan mengevaluasi volume gas yang bakal dijual," jelasnya.

Garansi Diakui Kardaya, pada kontrak penjualan gas dengan PLN, sebagian besar produsen gas masih mempermasalahkan payment guarantee. "Bagi mereka, payment guarantee dianggap masalah mutlak untuk menjamin PLN tetap bisa membayar gas yang dipasok, misalnya jika ada perubahan nilai mata uang rupiah yang cukup drastis seperti yang terjadi di tahun 1997," katanya.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT PLN, Eddie Widiono mengatakan, pihaknya keberatan dengan permintaan ini karena berarti perusahaan yang dipimpinnya diharuskan menyediakan dana dalam jumlah yang cukup besar. Padahal, risiko mata uang, seperti yang dikhawatirkan para produsen gas tersebut, adalah risiko nasional. BP Migas, kata Kardaya, masih mengupayakan agar perbedaan ini dijembatani. (K-10) dmr