Dinas TPH Sumut Verifikasi Luas Lahan Sawah untuk Diserahkan ke Kementerian ATR

BERITA SATU : 5 JULI 2019

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumatera Utara (Sumut) masih terus melakukan verifikasi terhadap data luas lahan baku sawah yang ada di Sumut. Tercatat ada lebih 397.947 hektare lahan pertanian di daerah tersebut. Luas itu berbeda dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), sekitar 367 hektare.

"Untuk verifikasi yang berjalan ini sudah mencapai 70 persen. Proses verifikasi ini akan diselesaikan sampai akhir Juli 2019. Kemudian, hasilnya diserahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan tembusan Kementerian Pertanian (Kementan)," kata Kepala Dinas TPH Sumut Dahler Lubis melalui Sekretaris Dinas TPH Nurhijah dalam Rapat Koordinasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, di Hotel Garuda Plaza Medan, Kamis (4/7/2019).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh produsen pupuk subsidi PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan para distributor pupuk bersubsidi dan dinas pertanian seluruh kabupaten kota di Sumut. Dalam acara itu, Nurhijah didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas TPH Sumut Heru Suwondo, meminta distributor untuk mengalokasikan pupuk subsidi supaya tepat sasaran.

Nurhijah mengatakan, verifikasi validasi data lahan sawah di Sumut dilakukan karena adanya pengurangan luas baku lahan sawah yang dilakukan pihak Kementerian ATR, yang luasannya sangat signifikan. Ada beberapa titik yang dicurigai pihak Kementerian ATR bukan sawah. Kondisi ini membuat Dinas TPH Sumut melakukan pengecekan kembali menggunakan teknologi Avenza Maps (open camera).

Hasilnya, ungkap Nurhijah, tidak semua yang dicurigai itu benar. Artinya, ada beberapa titik yang ternyata lahan sawah. Memang dari atas kelihatan tanaman kelapa sawit, lahan sawahnya tidak kelihatan karena berada di tengah-tengah lahan sawit. Lahan persawahan dikelilingi sawit sehingga tidak kelihatan. Tapi, setelah dicek, sawahnya ada.

"Inilah salah satu contoh kasus yang kita temui di lapangan. Persoalan lainnya dalah lahan sawah dirubah dan ditanami tanaman ubi. Padahal, pertanaman ubi dilakukan petani sebagai tanaman rotasi setelah tanam padi. Persoalan seperti inilah yang akan kita sampaikan ke Kementerian ATR dengan tembusan ke Kementan melalui surat Pak Gubernur," kata Nurhijah lagi.

Dengan berkurangnya luas lahan sawah di Sumut itu, kata Nurhijah, berdampak pada alokasi pupuk bersubsidi yang tahun ini berkurang hampir 50% dari tahun lalu. Tahun ini, alokasi pupuk subsidi di Sumut hanya berkisar 251.909 ton, dan sesudah di realokasi menjadi 269.829 ton atau bertambah sebanyak 17.920 ton. Sumut mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi setelah menyurati Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas TPH Sumut Heru Suwondo menyampaikan, Kementan telah merealokasi pupuk bersubsidi dengan memberikan tambahan alokasi pupuk urea sebanyak 4.857 ton, SP-36 1.618 ton, ZA 5.000 ton, NPK 5.029 ton dan organik 1.353 ton. Tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini juga sudah dibreakdown menjadi SK Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Nomor:521.3/591.37/SAPRA tanggal 24 Juni 2019 lalu.

Menurutnya, jika tambahan pupuk yang diberikan pusat masih juga kurang, pihaknya akan kembali menyurati Kementan agar diberikan tambahan lagi. Ini tergantung pada serapan pupuk di masing-masing daerah dan serapan itu harus tetap mengacu pada prinsip enam tepat, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu dan tepat harga. Bersamaan usulan penambahan pupuk itu juga nanti juga dilampirkan validasi data sawah yang telah kita verifikasi.

https://www.beritasatu.com/nasional/562823/dinas-tph-sumut-verifikasi-luas-lahan-sawah-untuk-diserahkan-ke-kementerian-atr