Pupuk Langka di Tanah Luas

SERAMBI INDONESIA : 21 JULI 2019

Petani di Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara dan sekitarnya mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi di pedagang pengencer karena langka. Kondisi ini sering terjadi di kecamatan tersebut dan lainnya ketika memasuki musim turun ke sawah. Kelangkaaan ini diduga karena dijual bukan kepada warga yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Warga di Tanah Luas saat ini sangat kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Kami sudah berusaha mencarinya ke sejumlah pedagang pengecer, tapi mereka menyebutkan tak ada stok,” lapor Hasbuh, petani Desa Matang Baloi, Kecamatan Tanah Luas kepada Serambi, Sabtu (20/7).

Ia mengaku, sudah berusaha mencari pupuk urea bersubsidi ke kecamatan lain, tapi juga tak berhasil menemukan. “Hari ini, saya baru mendapatkan satu sak pupuk urea bersubsidi di kawasan Keude Krueng, Kecamatan Samudera. Padahal kemarin saya sudah mencarinya sampai ke Lhoksukon dan Matangkuli, tapi tak menemukannya,” katanya.

Persoalan lain, kata Hasbuh, ada pedagang yang menjual urea bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk lainnya. Sehingga, bagi warga yang tak memiliki cukup uang tak bisa memperoleh pupuk, karena harus membeli paket. “Harusnya kondisi ini tidak terjadi. Kita berharap dinas dan pihak terkait mengawasinya, agar tak terjadi penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubdisi,” ujar Hasbuh.

Sementara Lukman (28) warga Tanah Luas kepada Serambi menyebutkan, sebagian warga mencari pupuk ke kecamatan lain yang sudah selesai musim tanam seperti ke Geudong, Kecamatan Samudera. “Untuk mendapatkan pupuk seperti di Simpang Rangkaya, harus menunggu dulu dikirim dulu dari distributor. Sedangkan kita tidak tahu jadwalnya,” katanya.

Sementara Manager Humas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Nasrun kepada Serambi menyebutkan, pada tahun 2019 alokasi urea bersubsidi untuk Aceh berkurang dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini berdampak terhadap alokasi untuk kabupaten/kota di Aceh Utara seperti Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli dan Nibong.

Berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2018, Aceh hanya mendapatkan alokasi urea bersubsidi sebesar 54.400 ton. Sedangkan pada 2018, Aceh mendapat 80.687 ton, berarti ada pengurangan sebesar 26.287 ton. “Berdasarkan data, Aceh Utara pada 2019 mendapat 7.193 ton karena ada pengurangan 3.260 ton dari tahun 2018 dengan kuota 10.453 ton. Jadi, kondisi ini bukan kelangkaan urea bersubsidi, tapi kekurangan alokasi pupuk urea bersubsidi,” pungkas Nasrun.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertanian dan Pangan (Distan) Aceh Utara, Mukhtar SP kepada Serambi menyebutkan, jika memang masih kekurangan pupuk bersubsidi di Tanah Luas, distributor di kawasan itu dapat mengajukan lagi permintaan penambahan kuota pupuk ke dinas untuk mendapatkan rekomendasi guna disampaikan kepada produsen. “Jadi pupuk yang jatah Agustus dan bulan berikutnya itu dapat disalurkan sekarang setelah mendapat rekomendasi dari dinas,” ujar Mukhtar.

Disebutkan, pupuk bersubdisi tersebut harus dijual pengecer kepada petani yang sudah terdaftar dalam RDKK dan tidak boleh dijual kepada yang tak berhak. “Contoh, untuk perkebunan dengan luas areal yang melebihi dua hektare tidak dibenarkan menjual pupuk bersubdisi,” katanya.

Karena itu, pihaknya berharap supaya pedagang pengecer menjual pupuk kepada petani yang berhak. Sebab, bila ditemukan ada pedagang pengecer yang menjual pupuk kepada yang bukan berhak atau tidak terdaftar dalam RDKK itu bisa disanksi, bahkan bisa diproses secara hukum oleh polisi. “Kita pernah mendapat informasi dari penyuluh sebelumnya, ada dugaan penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak,” demikian Mukhtar.

https://aceh.tribunnews.com/2019/07/21/pupuk-langka-di-tanah-luas