Pemkab Kembali Usul ke Kementan

Serambi Indonesia : 07 Januari 2019

* Kuota Pupuk Bersubsidi Berkurang

LHOKSUKON – Kuota pupuk urea bersubsidi untuk Aceh Utara berkurang drastis dibandingkan tahun lalu. Dari 9.953 ton pada 2018, kini menjadi 7.000 ton. Karena itu, Pemkab akan mengusulkan kembali data luas areal sawah di Aceh Utara ke Kementerian Pertanian (Kementan), menyusul terjadi kesalahan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dalam luas areal.

“Terjadi pengurangan pupuk bersubsidi untuk Aceh Utara dan kabupaten/kota lainnya di Aceh, karena data yang dimiliki BPN tidak akurat. Mereka mengukur sawah dengan menggunakan satelit, apakah mereka bisa membedakan areal sawah yang berada di perkampungan dengan lapangan sepakabola atau golf,” ungkap Sekretaris Distan Aceh Utara, Mukhtar SP kepada Serambi, Minggu (6/1).

Disebutkan, dari data BPN luas areal sawah di Aceh Utara 37.000 ribu. Padahal, datang di Distan luas areal sawah mencapai 46.000 hektare. Data yang dimiliki Distan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sama. “Ini ada kesalahan data dalam hal luas areal sawah. Kita memperoleh data dari penyuluh yang mengukur secara manual,” tegasnya.

Karena kesalahan data tersebut, lanjut Mukhtar, sehingga berdampak pada pengurangan jumlah pupuk bersubsidi di Aceh Utara tahun ini. “Kita sudah pernah sampaikan hal ini ke Kementan ketika diundang ke Jakarta. Kita juga sudah menyerahkan data luas areal sawah kita kepada BPN, sehingga tidak ada pengurangan areal sawah,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, pihak dinas akan mengusulkan kembali ke Kementan untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi tambahan buat petani di Aceh Utara sesuai luas areal sebelumnya. “Kita berharap kepada Pemerintah Pusat bersedia menambah kuota pupuk bersubsidi sesuai data yang kita serahkan,” harap Sekretaris Distan Aceh Utara.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara berharap kepada petani supaya membiasakan menggunakan pupuk organik di areal sawahnya. Karena untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk juga untuk memperbaiki tekstur tanah sawah, yang selama ini hanya menggunakan pupuk buatan.

Atas kondisi tersebut, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Aceh Utara diminta memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, terutama mulai dari distributor hingga sampai ke pedagang pengecer. Persoalan kelangkaan pupuk di Aceh Utara sudah sering terjadi dan bukan karena kuota yang terbatas, tapi adanya penyelewengan pupuk.

Manajer Humas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Zulfan Effendi kepada Serambi menyebutkan, stok kuota pupuk untuk 22 kabupaten/kota di Aceh sesuai SK Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sudah tersedia di lima gudang. Masing-masing di pabrik Sigli, Banda Aceh, Nagan Raya, dan Kutacane, Aceh Tenggara.

“Kita hanya menyediakan produk saja. Sedangkan yang menentukan kuotanya adalah pemerintah. Kalaupun diminta lebih dari itu, kita juga siap, karena memang selama ini stok pupuk tidak pernah kekurangan,” katanya.

Untuk tahun ini, sesuai SK tersebut kuota pupuk yang diminta 54.000 ton. Pupuk itu akan didistribusikan ke petani melalui distributor setelah penebusan. Zulfan menyebutkan, realisasi penyaluran pupuk urea beresubdi untuk Bireuen hingga Desember 2018 sesuai target yaitu 8.245 ton. Sedangkan untuk jatah Desember sebesar 662,50 ton juga sudah disalurkan.(jaf)

http://aceh.tribunnews.com/2019/01/07/pemkab-kembali-usul-ke-kementan