Kelangkaan Pupuk Subsidi Harus Diatasi

Serambi Indonesia : 27 Agustus 2018

BANDA ACEH - Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda Msi, meminta pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Aceh serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh harus mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di seluruh daerah ini, terutama di kabupaten/kota yang sedang musim tanam gadu. Adapun pupuk subsidi itu adalah jenis urea, NKP, SP-36, dan ZA.

“Kalau pupuk subsidi sulit diperoleh, bagaimana produksi tanaman padi bisa meningkat. Oleh karena itu, kami minta pihak Distanbun Aceh bersama Disperindag Aceh segera mencari jalan keluarnya,” kata Sulaiman Abda menjawab Serambi, Minggu (26/8), menanggapi kelangkaan pupuk di Abdya dan beberapa daerah lainnya di Aceh.

Sulaiman mengatakan hampir setiap tahun dan setiap musim tanaman padi terjadi kelangkaan pupuk subsidi. Alasan klasik oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan rekanan penyalur karena kuota yang diberikan Kementerian Pertanian untuk Aceh jauh di bawah kebutuhan. Alasan lain, rekanan penyalur/pedagang pupuk yang sudah ditunjuk PT PIM atau PT Pusri sebagai penyalur ke kios-kios pengecer, lambat menebus atau tidak menebus jatah pupuk itu, sehingga saat petani membutuhkannya, stok di kios-kios pengecer di kecamatan tak tersedia.

Sulaiman menyebutkan kuota pupuk subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian untuk Aceh tahun ini 75.420 ton. Kemudian dibagikan kepada 23 kabupaten/kota secara proporsional. Selanjutnya, seperti biasa, setiap kabupaten/kota yang kekurangan pupuk ini terlalu besar, maka akan ditambah.

Tujuan pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, menurut Sulaiman Abda, guna meningkatkan produksi pangan agar setiap daerah selalu swasembada dan tak perlu impor. Adapun perbandingan harga antara pupuk subsidi dengan nonsubsidi adalah jenis urea Rp 90 ribu/zak (50 Kg) dengan Rp 250 ribu, SP 36 Rp 100 ribu/zak (50 Kg) dengan Rp 250 ribu, NPK Rp 115.000/zak (50 Kg) dengan Rp 450 ribu. Pupuk subsidi kemasannya warna putih dan ditulis ‘pupuk subsidi’ dengan tulisan merah. Sedangkan nonsubsidi warnanya beragam.

“Perbedaan harga yang jauh antara pupuk subsidi dengan nonsubsidi, mendorong oknum-oknum tertentu melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Caranya mengganti kantong kemasan pupuk bersubsidi dengan nonsubsidi. Oleh karena itu, aparat pengawas distribusi, termasuk polisi dan jaksa perlu ekstra ketat mengawasinya,” ujar Sulaiman Abda.

Dikonfirmasi Serambi, Minggu (26/8), Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Aceh, Ir A Hanan MP melalui Kabid Produksi, Ir Mukhlis, mengatakan pihaknya berjanji akan mengecek untuk memastikan apakah di daerah yang disebut-sebut pupuk subsidi langka, seperti di Abdya, benar terjadi atau tidak.

“Untuk mengetahui kelangkaan pupuk di satu daerah, terlebih dahulu kita cek, rekanan penyalur apakah sudah tepat waktu menebus dan mendistribusikan untuk wilayah pemasaran. Kalau sudah tebus dan disalurkan, tapi daerah bersangkutan masih kekurangan, kelompok tani yang bersangkutan bisa meminta tambahan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar alokasi pupuk bersubsidi wilayah lain yang belum dipakai, bisa dialihkan ke daerah yang sedang membutuhkan,” kata Ir A Hanan.

Sebaliknya, menurut A Hanan, jika kelompok tani dan rekanannya tidak membuat laporan, maka Dinas Pertanian setempat tidak bisa mengalihkannya. “Kemudian Dinas Pertanian setempat melaporkan kembali kepada Dinas Pertanian Provinsi agar pada tahun depan, kuota pupuk bersubsidi daerah itu bisa ditambah dan kuota pupuk bersubsidi yang akan tersisa di daerah lain, bisa dipakai oleh kecamatan yang masih membutuhkan. Hal ini dilakukan karena waktu tanam padi antara kecamatan dalam satu kabupaten/kota juga bisa berbeda, sehingga jadwal pemupukannya juga berbeda,” jelas Mukhlis.

 

http://aceh.tribunnews.com/2018/08/27/kelangkaan-pupuk-subsidi-harus-diatasi