Menanti Investor yang tidak Kunjung Datang

SERAMBI INDONESIA : 15 FEBRUARI 2018

Gubernur Irwandi Yusuf melaporkan perkembangan mutakhir Aceh kepada Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla (JK), di Kantor Wapres dua hari lalu. Laporan meliputi bidang investasi dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, serta situasi politik dan keamanan jelang Pilkada.

Secara khusus Gubernur Irwandi juga menyampaikan rencana investasi dari Qatar dalam bidang pariwisata Sabang dan KEK Arun serta investor Turki untuk geothermal dan PLTG. “Kita meminta dukungan Wapres sehingga KEK Arun Lhokseumawe berjalan lancar,” kata gubernur.

Berkembangnya KEK Arus seperti direncanakan adalah impian kita semua, terutama bila hal itu benar-benar berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Aceh. Sebab, “matinya” perusahaan-perusahaan besar di Lhokseumawe dan Aceh Utara, seperti PT AAF, PT Arun, Mobil Oil, PT KKA, bukan hanya mengakibatkan puluhan ribu orang kehilangan mata pencarian, tapi juga ekonomi masyarakat sekitar seperti “pingsan”.

Persoalan KEK Arun sejujurnya bukan lagi soal regulasi dan pelaksananya, akan tetapi adalah soal duit untuk memulai pembangunannya yang belum ada. Harapan utamanya adalah investasi dari BUMN dan asing. Tapi, kedua investor yang dibidik itu hingga kemarin masih rada segan masuk ke Aceh.

Mungkin, keran itu pula Gubernur Irwandi Yusuf datang ke Wapres Jusuf Kalla meminta dukungan agar BUMN cepat menggelontorkan dananya untuk memulai pembangunan KEK Arun. BUMN yang akan menjadi “generator” KEK Arun adalah konsorsium PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Sedangkan Pemerintah Aceh “diwakili” oleh perusahaan milik daerah.

Soal investasi dari konsorsium itu mungkin bisa cepat mengalir atas perintah Presiden atau Wapres. Tapi, investasi asing adalah sesuatu yang selalu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, soal janji-janji investasi, Aceh ini sudah terlalu banyak menerima janji investasi dari pemerintah maupun pengusaha asing. Akan tetapi, mereka banyak yang mundur diam-diam, bahkan setelah membuat kesepakatan tertulis seperti MoU.

Dulu Aceh ini ditakuti karena daerah konflik. Namun, setelah konflik berlalu hampir 15 tahun, daerah ini juga belum dilirik kalangan pemilik modal.

Sesungguhnya, kita sangat tahu bahwa tiap datang ke suatu negara atau daerah, para calon investor itu selalu melihat beberapa hal. Antara lain, pertama, bagaimana mental korupsi di kalangan birokrasi dan masyarakatnya. Kedua, bagaimana layanan birokrasi dan regulasinya. Sebagai contoh, investor asing yang ingin melakukan pengeboran minyak, dia harus melewati 70 persyaratan yang wajib dilengkapi sesuai UU. Apa ini tidak menakutkan? Dan, ketiga, bagaimana kondisi infrastruktur yang tersedia.

Yang mau kita katakan, bila ingin menggaet investasi asing, maka singkirkan dulu, hal-hal yang menakutkan itu. Enyahkan budaya korup, permudah dan percepat layanan perizinan, serta bangun infrastruktur sesuai kebutuhan. Jika tidak, maka investasi asing hanya menjadi mimpi panjang buat Aceh.

 

http://aceh.tribunnews.com/2018/02/15/menanti-investor-yang-tidak-kunjung-datang