Ketua DPRA Minta Eksekutif Atasi Krisis Pupuk

SERAMBI  INDONESIA : 30 JANUARI 2018

BANDA ACEH - Kelangkaan pupuk urea bersubsidi di kios-kios resmi pengecer di beberapa kabupaten/kota di Aceh, dinilai Ketua DPRA, Tgk Muharuddin adalah permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota. Muharuddin meminta eksekutif untuk segera mengatasi krisis pupuk tersebut.

“Kelangkaan pupuk bagi petani harus segera diatasi, pemerintah perlu bekerja maksimal, melakukan koordinasi dengan instansi terkait terkait hal ini. Terutama, yang paling bertanggung jawab soal ini adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan,” kata Muharuddin kepada Serambi, Senin (29/1).

Sebagaimana diberitakan Serambi sebelumnya, para petani padi di Aceh dalam sepekan terakhir, kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi di kios-kois resmi pengecernya di kecamatan. Hal itu terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, juga Aceh Barat Daya (Abdya).

Padahal, menurut pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, pihaknya sudah menerbitkan surat keputusan (SK) pembagian kuota pupuk subsidi yang diberikan pusat 75.420 ton kepada kabupaten/kota pada 3 Januari 2018.

Atas kelangkaan itu, Gubernur Aceh, diminta pihak DPRA harus bekerja maksimal memberi perhatian khusus, karena terkait nasib para petani di Aceh. Muharuddin meminta eksekutif untuk menelusuri kemana pupuk yang sudah diplotkan tersebut. “Koordinasi dengan instansi terkait, ini saya rasa harus segera dilakukan, telusuri ke mana pupuk tersebut,” kata Muhar.

Jika persoalannya ada di instansi terkait, maka gubernur berhak menegur, karena secara tugas pokok dan fungsi berhak untuk melakukannya. “Kelangkaan ini fakta di lapangan. Kinerja pemerintah Aceh jelek, khususnya menyangkut nasib petani. Dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat produksi hasil tani dan tingkat kemiskinan di Aceh,” pungkas Muharuddin.

 

http://aceh.tribunnews.com/2018/01/30/ketua-dpra-minta-eksekutif-atasi-krisis-pupuk