Jatah Golongan Miskin, Jadi Makanan Orang Kaya

SERAMBI INDONESIA : 27 JANUARI 2018

Para petani padi di Aceh kini kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi di kios-kois resmi pengecernya di kecamatan. Hal itu antara lain terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, juga Aceh Barat Daya (Abdya).

Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengaku sudah menerbitkan surat keputusan (SK) pembagian kuota pupuk subsidi yang diberikan pusat sebanyak 75.420 ton kepada kabupaten/kota sejak 3 Januari 2018. “Kami juga heran, kenapa di kios-kios pengecer resmi pupuk bersubsidi tidak ada pupuk bersubsidi,” kata pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pemerintah Aceh mengatakan, kewenangan untuk mendistribusikan pupuk urea bersubsidi itu ada pada PT PIM, sedangkan untuk jenis pupuk subsidi di luar urea, ada pada PT Petro Kimia. Peran Distanbun Aceh dalam penyaluran pupuk hanyalah menerbitkan SK pembagian kuota pupuk urea bersubsidi kepada kabupaten/kota.

Di tengah keresahan petani yang kesulitan pupuk bersubsidi, pihak PT PIM sebagai yang paling bertanggung jawab menyediakan dan mendistribusikan pupuk, malah mengatakan “stok pupuk untuk Aceh dijamin aman”. Pertanyaan kita, apanya yang “aman”? Padahal di lapangan ada ratusan ribu petani yang kini tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

Pejabat PT PIM mengaku, hingga akhir pekan ini penyaluran sudah mencapai angka 3.260 ton. Artinya, masih ada sisa persediaan. Karena itu diharapkan kepada seluruh distributor untuk segera menebus pupuk.

“Akhir Desember 2017 kontrak kerja distributor sudah berakhir dan pada Januari 2018 PIM baru saja melakukan penandatanganan kontrak kerja baru dengan para distributor. Distributor yang bermasalah pada tahun 2017 sudah diberikan sanksi dan yang terberat akan dipecat/diganti,” katanya.

Selain ketersendatan dalam memroduksi pupuk, proses distribusi juga menjadi penyebab utama sering menghilangnya pupuk bersubsidi jatah petani kecil. Oleh sebab itu, PT PIM mestinya memberitahukan kepada pengecer dan publik terutama petani siapa-siapa saja distributor pupuk di setiap daerah dan di mana alamatnya.

Dari daftar distributor yang ditunjuk PT PIM itu memang mengundang banyak pertanyaan, Misalnya, mengapa ada beberapa perusahaan yang menjadi distributor untuk dua dan tiga kabupaten kota? Lalu, mengapa pula ada sejumlah kabupaten, jumlah distributor sampai lima perusahaan. Sebut saja Kabupaten Aceh Tenggara, distributornya smpai lima perusahaan. Apa memang perlu sebanyak itu?

Sesungguhnya, sejak lama petani sudah curiga banyak pupuk bersubsidi jatah Aceh yang diselewengkan. Ada yang dijual ke luar Provinsi Aceh. Bahkan pernah terindikasi diselundupkan ke luar negeri.

Di negeri ini, barang-barang bersubsidi jatah rakyat kecil, memang cenderung menjadi “makanan” orang berduit dan mafia. BBM bersubsidi, pupuk bersubsidi, beras bersubsidi, bahkan layanan kesehatan bersubsidi jatah orang miskin sering diserobot orang kaya.

Jadi, yang mau kita katakan, program subsidinya benar dan baik, tapi pengawasannya yang “mochokolo” atau tak becus.

 

http://aceh.tribunnews.com/2018/01/27/jatah-golongan-miskin-jadi-makanan-orang-kaya