Urea Menumpuk di Gudang, di Daerah Langka

SERAMBI INDONESIA : 6 JANUARI 2018

BANDA ACEH - Komisi II DPRA, Jumat (5/1) melakukan kunjungan kerja ke gudang pupuk di jalan Blang Bintang, Aceh Besar. Hasilnya, mereka menemukan 1.001 ton pupuk urea di gudang tersebut. Sementara menurut data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, kuota pupuk urea subsidi tahun 2017 untuk Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Pidie yang biasanya disuplai dari gudang pupuk tersebut, sudah habis.

“Yang jadi pertanyaan kami, 1.001 ton urea di gudang Blang Bintang itu milik siapa?” tanya Ketua Komisi I DPRA, Nurzahri kepada Khairil serta Fahrurrazi selaku Sekretaris serta Kabid Prasarana dan Sarana Distanbun Aceh, di gudang tersebut, kemarin.

Dua bulan lalu, menurutnya, beberapa daerah seperti Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Tenggara mengalami kelangkaan pupuk. Sementara menurut penjaga gudang PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di jalan Blang Bintang, Zamzami, mereka masih punya sisa pupuk urea subsidi tahun 2017 sebanyak 1.001 ton. Sementara data di Distan Aceh, sisa pupuk tahun lalu masih 1.443,80 ton yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Menanggapi penjelasan Zamzami, anggota Komisi II DPRA, Yahdi Hasan mengatakan, kalau PT PIM masih punya stok urea bersubsidi di gudang 1.001 ton, mengapa saat ini di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tenggara dan daerah lainnya mengalami krisis urea. Harusnya pupuk itu dikirim ke tiga daerah tersebut.

“Apa pupuk urea subsidi itu hendak dijual secara ke pasar dengan harga nonsubsidi?” tanya Yahdi kepada Zamzami.

Anggota Komisi II DPRA yang ikut hadir yaitu Kartini Ibrahim, Sulaiman Ari, Darmawan, dan Tgk Khalidi menilai , ada yang tidak beres dalam pendistribusian pupuk urea subsidi kepada petani.

Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra yang ikut dalam rombongan itu mengatakan, pengawas perlu mengevaluasi kinerja distributor pupuk subsidi. Mereka tak serius dan tidak bertanggung jawab atas tugasnya, ia minta untuk diganti dengan perusahaan lain.

Agar urea 1.001 ton itu diketahui siapa pemiliknya dan mengapa ada stok di gudang Blang Bintang, Wahyu menyarankan, Komisi II DPRA harus mengundang PT PIM dan PT Petrokimia Gersik, selaku penyalur pupuk urea dan nonurea untuk dimintai keterangannya. Distanbun dan pengawas pupuk subsidi juga dihadirkan.

Sementara Khairil didampingi Fahrurrazi, menjelaskan, penunjukkan perusahaan untuk distribusi pupuk merupakan kewenangan PT PIM. Menurut Khairil, kuota pupuk urea subsidi yang diberikan Menteri Pertanian untuk Aceh tahun 2018 hanya sekitar 75.420 ton. Angka ini menurun dari tahun lalu yang jumlahnya 79.304 ton. Kuota itu baru 38 persen dari kebutuhannya 200.971 ton.

Kuota pupuk SP 36 juga turun dari 23.051 ton menjadi 22.040 ton atau 17 persen dari kebutuhannya 129.567 ton. Kuota pupuk ZA juga turun dari 11.585 ton turun menjadi 11.480 ton atau 12 persen dari kebutuhannya 96.216 persen.

Kuota pupuk NPK juga turun dari 50.258 ton menjadi 49.110 ton atau baru memenuhi 25 persen dari kebutuhannya 197.216 ton dan pupuk organik bertambah kuotanya dari 4.168 ton menjadi 13.840 ton atau baru memenuhi 2 persen dari kebutuhannya 749.345 ton.

SK pembagian pupuk subsidi 2018 ke kabupaten/kota, ungkap Khairil, sampai kini belum dibuat. Sebab, SK kuota pupuk 2018 dari Mentan baru turun minggu lalu dan Kadistanbun Aceh, Hasanuddin Darjo, sejak 3 Januari sampai kemarin masih di luar Aceh.

“Sepulang Pak Kadis dari perjalanan dinas, akan saya sampaikan saran Komisi II atas temuan pupuk urea sisa tahun lalu sebanyak 1.101 ton,” ujar Khairil.

Menanggapi hal itu, Nurzahri mengatakan, minggu depan pihaknya akan memanggil para pihak yang terlibat dalam distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi di Aceh. “Kepada Distanbun Aceh, kami minta SK pembagian kuota pupuk subsidi per kabupaten/kota segera dibuat, agar pada masa tanam rendeng tahun ini pupuk tak langka lagi,” sarannya.

 

http://aceh.tribunnews.com/2018/01/06/urea-menumpuk-di-gudang-di-daerah-langka