Arsip Berita

Ini Cara PIM Memastikan Gas untuk Bahan Baku

KOMPAS : 1 JANUARI 2017

PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) kerap mengalami kendala kekurangan gas sebagai bahan baku untuk memproduksi pupuk urea.

Hingga saat ini, perusahaan itu hanya mengoperasikan satu pabrik dari dua pabrik yang ada.

Untuk mengatasi kekurangan gas tersebut, PT PIM menandatangani kerja sama ketersediaan gas dengan PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) agar terjamin.

“Penandatanganan kerja sama dengan Pertamina sudah dilakukan. Selain itu kami bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) turut membantu mencari sumber gas lain di Aceh. Ini sedang survei-survei,” kata Direktur Utama PT PIM Achmad Fadhiel, Minggu (1/1/2017).

Dia memastikan, dalam Februari 2016 ini, pabrik PIM 2 sudah beroperasi kembali. Hal ini seiring dukungan pemerintah lewat Peraturan Menteri ESDM No 40/2016 tentang harga gas industri tertentu.

Dalam aturan itu disebutkan, harga jual gas untuk PIM yaitu 6 dollar AS per MMBTU.

“Kami ingin masalah gas dalam jangka panjang teratasi. Selain dukungan pemerintah, kita ingin gas itu terjamin dengan baik. Sehingga produksi tak ada masalah,” sebutnya.

Untuk mengoperasionalkan PIM 2, sambung Fadhiel, pihaknya sedang merekrut ratusan karyawan bekerja sama dengan Universitas Syah Kuala dan Universitas Malikussaleh, Aceh.

“Nanti mereka akan ditempatkan di pabrik PIM 2. Semoga ini bisa terealisasi semuanya,” pungkasnya.[]

PT PIM: Pupuk Impor jadi Momok Produksi Pupuk Dalam Negeri

RRI : 31 DESEMBER 2016

Masuknya produk pupuk import ke Medan Sumatera Utara, saat ini dinilai mengancam produksi pupuk dalam negeri, selain harga yang terjangkau konon kwalitas pupuk juga sama seperti buatan dalam negeri.

“Sulit untuk bersaing jika harga bahan baku gas produksi khususnya di PT. PIM masih tinggi, terlebih pupuk import seperti dari Cina saat ini sudah masuk di Medan, dengan harga yang lebih murah, jika ini terjadi terus menerus bisa mengancam produksi pupuk dalam negeri,“ kata General Maneger Produksi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Yuanda ST, Sabtu (31/12/2016).

Read more...

Pertamina Gandeng 3 Badan Usaha Bangun Kawasan Ekonomi Arun

Liputan6.com : 22 DESEMBER 2016

Jakarta - PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bersama-sama dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) membentuk konsorsium pengusul dan pengelola  Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) pada Kamis (22/12/2016).

Direktur Gas Pertamina, Yenni Andayani mengatakan‎ penetapan Badan Pengusul dan Pengelola KEKAL kepada konsorsium yang terdiri dari empat Badan Usaha tersebut  merupakan penugasan dari Plt Gubernur Aceh Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Kementerian Perekonomian.
(Foto: Arthur Gideon/Liputan6.com)


Konsorsium itu untuk percepatan dalam merevitalisasi aset bekas Kilang LNG Arun di Lhokseumawe dan area sekitarnya yang masuk pada kawasan PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo-1, PT Asean Aceh Fertilizer dan PT Kertas Kraft Aceh dengan total luas kawasan yang diusulkan yaitu 2,652 hektar.

"Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya  merevitalisasi aset yang ada di Arun Lhokseumawe, serta pembangunan KEKAL berbasis kawasan industri yang sudah ada," kata Yenni, saat penandatanganan Perjanjian Konsorsium, di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Read more...

PT PIM Gelar Simulasi Paparan Gas Amonia

RRI : 29 DESEMBER 2016

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kamis (29/12/2016) menggelar simulasi tanggap darurat penanganan paparan gas amonia. Kegiatan itu merupakan program wajib bagi perusahaan untuk menghindari banyak korban bencana, seperti bocor amonia dan kebakaran.

Jenderal Maneger Produksi PT PIM, Yuanda ST, mengatakan, simulasi tanggap darurat berlangsung  di lokasi pabrik produksi, hingga evakuasi serta penanganan pasien imbas paparan gas amoniak.

Read more...

Presiden Janji Teken PP KEK Arun

SERAMBI INDONESIA : 22 DESEMBER 2016

* Maksimal Tiga Hari Setelah Draf PP Masuk

JAKARTA - Pemerintah memacu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe atau KEKAL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menandatangani peraturan pemerintah (PP) KEKAL paling telat atau maksimal tiga hari setelah draf PP masuk ke meja Presiden.

Janji Presiden Jokowi itu disampaikan Plt Gubernur Aceh Soedarmo dalam Rapat Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/12) petang.

“Saya melaporkan kepada Presiden soal kawasan ekonomi khusus ini dalam dua kali pertemuan di Aceh, pada 9 Desember dan 15 Desember. Bapak Presiden janji, paling lama tiga hari setelah draf PP masuk ke meja presiden, akan ditandatangani,” kata Soedarmo.

Karena itu, Soedarmo meminta kepada Tim Pelaksana Dewan Nasional agar menyahuti janji dan keseriusan Presiden tersebut. “Saya harapkan Januari 2017 PP bisa terbit dan Februari 2017 langsung bisa beroperasi,” kata Plt Gubernur.

Read more...